Mohon matikan rokoknya, suami saya Asma dan ada Bayi….

 

Jum’at, 9 Mei 2014, saya, istri saya dan bayi kami yang berumur 6 bulan,  pergi ke sebuah rumah makan di daerah  wisata kuliner Lodaya, Bogor. Tidak banyak pengunjung di rumah makan tersebut, namun ada sekelompok orang di sebuah meja tengah tampak sedang merokok. Ada 4 orang di meja itu, setidaknya ada 3 orang yang tampak merokok (Lelaki, perempuan berjilbab dan perempuan berambut panjang).

Merokok di Area Non-Smoking Dekat Bayi

Di depan rumah makan tersebut ada sebuah baliho vertikal dengan tanda larangan merokok dan kutipan pasal dari Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kotamadya Bogor. Di atas setiap meja makan restoran tersebut juga ada plakat plastik dengan tanda larangan merokoknya serta kutipan Perda KTR Bogor. Perda KTR Bogor juga memberikan beberapa sanksi administratif, denda dan kurungan terhadap beberapa jenis pelanggaran.

Sambil menggendong anak bayi saya yang berusia 6 bulan, istri saya dari meja kami mengangkat plakat larangan merokok dan berkata (kira-kira): “Mas, ada anak bayi dan suami saya asma, rokoknya tolong dimatikan ya”. Ada sedikit argumentasi dengan beberapa wanita yang duduk di meja itu yang tampaknya keberatan, tapi kemudian Pria itu menjawab, “Oh iya, ma’af” dan kemudian mematikan rokoknya.

Namun beberapa saat kemudian, kami masih menghirup asap rokok. Saya meminta kepada pelayan restoran agar memanggil manajernya. Pelayan bilang, bahwa manajernya tidak ada. Dia juga bilang, bahwa kalau ada Satpol PP, mereka bisa kena razia. Saya pun menghampiri mereka. Dengan sangat amat sopan sekali saya bilang permisi. Saya meminta mereka mematikan rokoknya. Tapi tidak digubris. Saya pun mengingatkan sebagai orang hukum, dengan menunjuk plakat Perda KTR di mejanya bahwa di rumah makan ini merokok dilarang. Tetapi beberapa dari mereka tidak menerima dan kemudian saya terlibat beberapa argumentasi. Salah seorang diantara mereka, Ibu Ibu berjilbab yang sedang merokok,  bilang bahwa sebelum kami datang banyak juga yang merokok dan baru ini dia dikomplain. Saya menjawab: ada larangan malah dilanggar ramai ramai. Tapi hukumnya, sebagaimana tertulis di meja Ibu adalah disini dilarang merokok [Lihat Argumentum ad Populum]. Salah satu perempuan di meja tersebut juga bilang dia anak anggota**. Saya bertanya, anak anggota apa, DPR?, siapa namanya?Yang tidak dijawab oleh mereka. Belakangan kami baru tau istilah “anak anggota” biasa dipakai untuk anak aparat tertentu. Entah benar atau tidak.

IMG_20140509_162847

IMG_20140509_162844

Istri saya sempat mengambil foto saya yang sedang meminta mereka untuk berhenti merokok di area non-smoking tersebut. Dia juga berujar bahwa foto saya meminta mereka berhenti merokok tersebut akan kami unggah ke media sosial.

Namun berkali-kali permintaan kami ditentang. Kami terpaksa keluar dan pergi ke restoran di seberang jalan.

Wanita berambut panjang ** [yang mengaku anak “anggota”] membuka Pintu Mobil, Memaksa Istri Turun dan Mencoba Merebut HP Saat Istri Menggendong Bayi

Selesai di restoran kedua, saya mengambil mobil dan menjemput anak istri saya. Ketika mobil kami siap meninggalkan restaurant, istri saya yang duduk di belakang bersama bayi kami mengambil foto bagian depan restoran tersebut. Rupanya orang yang berargumentasi dengan kami tadi sedang beranjak meninggalkan restoran. Tampaknya mereka melihat kami mengambil foto dan berjalan ke arah mobil kami.

IMG_20140509_165426

foto: bagian depan rumah makan di Lodaya dengan mobil pelaku parkir di depan nya

Ibu perokok berjilbab berjalan ke pintu saya dan berkata “ini pelanggaran”, saya tidak tahu apa maksudnya. Karena jalan tersebut sempit dan banyak kendaraan antre di belakang, saya bilang saya akan turun setelah memarkirkan kendaraan, tapi si ibu dan temannya tetap berada di dekat mobil kami, menciptakan kemacetan jalan. Si Ibu perokok berjilbab sempat menuduh kami mengancam mereka dan bilang punya pengacara di rumah. Lalu istri saya menjelaskan bukan mengancam, hanya punya suami yang asma dan anak yang alergi. istri saya juga menyampaikan bahwa dia sudah bilang baik-baik berkali kali minta agar mereka tidak merokok. Akan tetapi, lagi lagi alasan si Ibu; dari tadi banyak yang merokok, baru kami saja yang komplain. Dia juga berdalih bahwa dia juga bengek. Loh?!

IMG_20140509_165511

foto: tiga orang pelaku mendekati mobil kami menyuruh keluar dari mobil, membuka pintu dan berusaha merampas hand phone istri saya.

Seorang perempuan lainnya, yang berambut panjang dan mengaku anak “anggota”, dengan kasar menyuruh istri saya menyerahkan handphone nya dan turun dari mobil. Bayi kami ketakutan mendengan hentakan hentakan suara kasar, ia menangis terus menerus. Istri saya mengangkat anak kami dari car seat ke gendongan. Karena hand phone istri tidak diberikan, perempuan itu lalu membuka tanpa izin pintu mobil belakang dimana istri saya dan anak saya berada. Kemudian perempuan itu berusaha mengambil handphonenya tapi istri saya mengelak dan rengkuhan tangannya mengenai tangan istri saya.

IMG_20140509_165550

foto: tangan perempuan yang mengaku sebagai “anak anggota” berusaha merampas hand phone istri saya tapi gagal.

Untung tukang parkir restaurant datang melerai, istri saya buru-buru menutup pintu mobil. Masih ketakutan dikeroyok saat menggendong bayi, istri saya berteriak “…tolong…tolong…”. Mendengar istri saya berteriak, perempuan yang berambut panjang mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan sambil beranjak pergi ke seberang jalan ke arah mobil mereka. Karena jalanannya kecil dan kondisinya ramai, banyak sekali saksi yang melihat kejadian itu. 

Sebagai penderita asma dan ayah dari bayi yang alergian, ini bukan pertama kali kami meminta perokok mematikan rokok nya di tempat umum. Kami simpatik sekali dengan perokok yang sukarela berhenti merokok saat melihat saya batuk-batuk atau membawa bayi. Kami sadar berhenti merokok itu sulit sekali, jadi bagi teman teman perokok yang rela mematikan api nya untuk kami, salut! Kami pun tidak menilai para perokok yang membully kami sore tadi adalah orang jahat. Tentu mereka manusia juga, punya sisi baik dan buruk. Namun kami merasa sudah terlalu sering melihat dan menjadi korban small injustices. Merokok lah di tempat yang disediakan, yang tidak merugikan orang lain. Sudah saat nya kita stand up, mengkonfrontasikan hak menolak menjadi perokok pasif dan mengkampanyekan sikap welas asih kepada publik.

***********

Crowdmapping

Entah apa ada yang sudah dengar platform ushahidi, tapi lumayan menarik untuk menjaring data secara crowdsourcing, contohnya http://www.greatlakescommonsmap.org/


di Indo http://rujak.org/ setahu saya pernah install di web nya, tapi kurang updated, mungkin karena kurang insentif orang untuk report dan update.

kalau saya lebih cenderung pakai google map saja, karena lebih gampang untuk collaborate dan buat mark-up nya serta kml nya gampang di export, untuk melaporkan insiden polusi, kebakaran, kecelakaan, jalan rusak dan sebagainya.

ada lagi openstreetmap, yang katanya bagus buat neighborhood mapping, tapi saya belum pernah coba.

 

PhD foot note

@ailumulia says: 21.30. Kamchay Mear. Sitting on my bed, under the mosquito net, in a very warm night. Holding my pee, too lazy to go to the toilet which is outside the house, meters away from the front door. Swallowed 2 strong migraine pills. Loud music from neighbor party is banging my ears.

Too dizzy to stand still for my night prayer, almost vomited. Had cookies and milk for dinner. The only restaurant has been closed for days. Am having noodles again and again. Don't know how to use traditional stove works.

Sitting and praying. Talking to God.
Allah, help me to accept this. I know years or months from now, I will wish I enjoy this moment more than I am now. So help me to accept that this is home for now. Help me to accept that my neighbors are incredible noisy. That the toilet is so far away. That tonight is so hot. That I can't hug my other half until 2 weeks from now. That my hormone is trying to kill me once or twice every month. Help me to accept. That's all I need for tonight.

Love u always, God.
M

Selamat Tahun Baru 2013

@ailumulia write: When I started 2012, I made it very clear that this year will be the hard work year. The year when I must finish most of my field work, Mova must submit and defend his PhD thesis, and the year when we must maintain on and off (again) long distance relationship.

So against all temptations, I put aside desires and unrealistic plans. I said to my self, 2012 I will focus on 2 most matters in my life at this stage: my relationship with Mova and my PhD. It was not easy to focus on only 2 things, since I have million other important things. But to do/be good at these 2 are hard enough. And to maintain these 2 are my priority, at this stage.

Here we are at the end of 2012, I am so grateful for what Mova and I have achieved so far. But this year is not ending yet. To Mova and I, the real new sheet will start in February. Both Mova and I have big milestones in February. And before we pass these milestones, it is hard to speak about new resolution.

Nonetheless, expectations are hardest to kill. This evening, while looking at the last sunset of this year, I prayed for 3 kinds of improvements in me. And in these self improvements, I shall focus on my personality development in 2013.

Happy new year 2013 to those of you who celebrate. Best wishes :)

M&M

I am a Muslim in Transition

Listening to Tariq Ramadan, about Muslim around the world are loosing their identity and self confidence.. I feel it too.

Few years ago, I knew who I was as a Muslim, and persistent about it. The last few years, I have been going trough pretty significant changes. I am not so sure of who I am, or where I belong to, as a Muslim, anymore.

I am a Muslim in transition. And I am working my ways to go to the next level. I am not confused of who my God is- I am questioning the values I used to embrace. I am a Muslim in transition, I am weak and vulnerable. But I don't loose faith, I am just in transition.

Perda Air Jakarta yang Bertentangan dengan HAM

Diskursus publik atas sektor air Jakarta sering diramaikan oleh persoalan privatisasi PAM Jaya pada 1997 melalui mekanisme kontrak konsesi.Namun, sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar ketimbang permasalahan privatisasi semata, yakni permasalahan tata-kelola air Jakarta yang diatur lewat berbagai peraturan daerah (perda) yang secara prinsip bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Banyak yang tidak tahu bahwa Jakarta sampai saat ini diatur oleh dua Perda Air yang dari sejak ditetapkan pada zaman Soeharto belum pernah diubah, walau sudah sangat ketinggalan zaman.Perda Nomor 13/92 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dan Perda Nomor 11/93 tentang Pelayanan Air Minum. Apabila tidak segera diubah, peraturan-peraturan ini akan menjadi ganjalan bagi Gubernur Jakarta Jokowi dalam melaksanakan programprogramnya bagi masyarakat miskin.

Bayangkan, dalam Perda Nomor 11/93 Pasal 21, pelanggan air minum yang telat 5 hari dalam melakukan pembayaran rekeningnya akan dikenai denda. Apabila dalam hari keenam belum juga melakukan pembayaran,maka akan dikenai pencabutan sementara. Berdasarkan pasal yang sama, apabila pelanggan menunggak dalam waktu sebulan, sambungannya akan diputus permanen. Dalam judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap UU Air Nomor 7/2004, dan menurut General Comment 15 dari Kovenan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial, jelas dinyatakan bahwa air merupakan HAM yang pemenuhannya wajib dilindungi oleh negara.

Alih-alih melindungi, lewat peraturan-peraturan tersebut negara bahkan secara aktif memutus hubungan warga negaranya dengan bahan dasar kehidupan tersebut hanya karena mereka tidak mampu membayar. Bahkan di negara-negara seperti Inggris, yang aset perusahaan airnya dijual penuh kepada swasta (di Jakarta aset masih dimiliki oleh PAM Jaya), terdapat perlindungan memadai terhadap golongan lemah seperti pensiunan, kaum difabel, serta golongan ekonomi tidak mampu.

Water Industry Act Inggris melarang perusahaan air swasta memutus sambungan air karena ketidakmampuan membayar para pelanggannya. Mengapa persoalan perda air yang tidak manusiawi ini tidak pernah mencuat ke permukaan, sementara kontroversi perihal air di Jakarta selalu berkisar pada persoalan privatisasi? Hal ini adalah karena persoalan tata kelola air secara umum dianggap kurang menarik perhatian publik, sementara persoalan privatisasi dianggap seksi dan kontroversial.
Hal yang juga jarang diketahui oleh publik adalah fakta bahwa sebenarnya Perda Nomor 13/92 tentang PAM Jaya bertanggung jawab terhadap privatisasi air Jakarta. Memang benar bahwa pada 1997 Soeharto membagi dua Jakarta berdasarkan sungai Ciliwung kepada kroni-kroninya untuk menjadi penerima konsesi air dari PAM Jaya.Namun, Perda Nomor 13/92 yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam Pasal 15 (1) Perda Nomor 13/92 disebutkan, untuk melakukan “kerja sama” dengan pihak ketiga selama lebih dari satu tahun, direksi hanya perlu persetujuan dari gubernur.

Pasal ini kemudian dijadikan celah untuk melaksanakan perjanjian konsesi air antara PAM Jaya dengan pihak swasta selama 25 tahun. Padahal, menurut laporan Special Rapporteur PBB untuk HAM Atas Air Catarina de Albuquerque, keputusan-keputusan strategis seperti dalam melakukan privatisasi air tidak cukup hanya diputuskan oleh pihak eksekutif (seperti gubernur), melainkan memerlukan pelibatan publik dan proses politik.

Hal ini dikarenakan sifat air sebagai sumber daya yang tidak mungkin dilepaskan dari politik dan keterhubungannya dengan kewarganegaraan (citizenship). Dengan demikian, setidaktidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh Gubernur Jokowi untuk mereformasi tata kelola air di Jakarta. Pertama, kewenangan PAM Jaya vis a vis operator swasta dalam memutus koneksi air karena ketidakmampuan membayar harus dievaluasi.

Kedua, aturan melakukan kerja sama dengan pihak swasta harus diperbaiki sehingga melibatkan publik. Kebijakan pemutusan air sepihak ini tidak menguntungkan siapa-siapa.Sebab apabila layanan diputus—terdesak oleh kebutuhan dasarnya—beberapa pelanggan mencuri air dengan membolongi pipa air. Hal ini berkontribusi pada kebocoran, berkurangnya tekanan air, selain juga tidak adanya pemasukan dari iuran air.

Menurut penelitian yang dilakukan Bakker dan Kooy (2008), penduduk miskin Jakarta sebenarnya bukannya tidak mampu membayar. Hal yang mereka perlukan hanyalah fleksibilitas dalam membayar, misalnya pembayaran di belakang atau pembayaran dengan cicilan dan keberadaan outlet pembayaran yang dekat rumah sehingga mereka tidak perlu bolos kerja. Hal kedua adalah Jokowi harus mengamandemen Perda Air sehingga keputusan strategis yang berkaitan dengan privatisasi harus ditempuh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya ketentuan ini maka apabila kontrak konsesi selesai nanti, publik dan DPRD DKI harus sepenuhnya dilibatkan apabila terdapat rencana untuk melakukan privatisasi atau kerja sama skala besar dengan pihak swasta. Apabila Jokowi gagal melakukan kedua hal di atas, sistem pengawasan pelaksanaan HAM atas air PBB memungkinkan warga Jakarta maupun pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan keluhan kepada Dewan HAM PBB. Keluhan dapat disampaikan langsung kepada Special Rapporteur masalah Air PBB dengan alamat email srwatsan[ at]ohchr.org.


MOHAMAD MOVA AL’AFGHANI
Kandidat Doktor Hukum Air,
UNESCO Centre for Water Law,
Policy and Science, University of Dundee, Skotlandia    

Kumpulan Tweet Fakta tentang #Rokok

Disarikan dari: Barber S and others, Tobacco economics in Indonesia (Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2008)

 

Link ke Chirpstory.

Untuk download paper aslinya, silahkan klik disini.